Media Global Indonesia News – Medan, Ketua IPBSI Korda Sumatera Utara Fauzi Sirait menyampaikan, Pertumbuhan ekonomi yang masih lambat, peningkatan angka pengangguran semakin melonjak tinggi, serta ketimpangan yang semakin melebar menjadi gambaran nyata dari krisis ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai sekitar 4,5%, jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Sementara itu, angka pengangguran meningkat drastis, terutama di kalangan anak muda yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak serta terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) diberbagai daerah saat ini.
Krisis ekonomi ini juga diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola utang negara yang terus membengkak. Utang luar negeri Indonesia kini mencapai lebih dari 30% dari PDB, sebuah angka yang mengkhawatirkan. Beban utang yang semakin berat ini mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang dan mempersulit ruang fiskal untuk melakukan pembangunan yang lebih merata, lanjutnya.
Selain krisis ekonomi, Indonesia juga tengah menghadapi ketidakstabilan politik yang tak kalah serius. Di satu sisi, demokrasi di Indonesia masih terbilang muda, baru sekitar dua dekade berjalan setelah era Reformasi. Namun, selama kurun waktu tersebut, kita menyaksikan berbagai dinamika politik yang tidak selalu mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan sebaliknya, imbuhnya.
Polarisasi politik yang semakin tajam, terutama jelang pemilu lalu, telah memperburuk situasi. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi wakil rakyat, sering kali lebih mementingkan kepentingan kelompok atau individu tertentu. Politik identitas juga kerap dimainkan untuk meraih dukungan, meski hal ini justru merusak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah, katanya.
Di sisi lain, korupsi yang merajalela semakin memperparah krisis ini. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat yang memprihatinkan. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara dan politisi semakin sering terungkap, namun penanganannya sering kali setengah hati. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, ungkapnya.
Ketidakstabilan politik dan korupsi yang sistemik ini menjadi penghalang besar bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa penanganan yang serius, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan ketidakstabilan yang sulit dipecahkan, tutupnya.
Masalah Ekologis
Dikesempatan yang sama, Sekertaris IPBSI Korda Sumatera Utara Dewi Sibuea, menyampaikan Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, seharusnya menjadi salah satu negara yang paling peduli terhadap lingkungan. Namun, kenyataan yang kita hadapi justru sebaliknya.
Dok, Photo: Kunjung kerja di BPDAS Asbar, Direktorat Jenderal PDASRL, Kementerian Kehutanan.
Dewi disela-sela kegiatan monitoring kawasan tangkapan air Danau Toba didampingi Ketua Harian Liberty Manurung, Bendahara Korda Sumatera Utara Andre Siahaan dan tim menambahkan Krisis ekologi yang mengancam Indonesia kini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Hutan-hutan Indonesia, yang merupakan paru-paru dunia, terus mengalami deforestasi dalam skala besar.
Bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan lebih dari 1 juta hektar hutan tropisnya. Penyebab utama dari deforestasi ini adalah ekspansi industri kelapa sawit dan penebangan liar. Akibatnya, kerusakan habitat satwa liar, degradasi lahan, dan perubahan iklim semakin tidak terkendali, dilansir dari Forest Indonesia.
Selain itu, pencemaran lingkungan juga menjadi masalah serius. Pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang belum memiliki standart lingkungan, pembuangan sampah ke sungai. Sungai-sungai yang dulu jernih kini dipenuhi sampah dan limbah industri. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi jutaan nelayan, kini tercemar oleh plastik dan limbah kimia. Kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengalami polusi udara yang parah, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ungkapnya.
Yang lebih parah, pemerintah tampaknya belum memiliki strategi yang jelas untuk menangani krisis lingkungan ini. Kebijakan yang ada sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga upaya pelestarian lingkungan tidak berjalan efektif, ucapnya.
Krisis ekologi ini bukan hanya mengancam kelangsungan hidup satwa dan tumbuhan, tetapi juga manusia. Banjir, longsor, kekeringan, dan berbagai bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi adalah alarm keras bahwa kita sedang berada di jalur yang salah, tutupnya.
(R/MGIN)
