Media Global Indonesia News.com – Dolok Sanggul, Enam fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/7/2025).
Rapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora. Hadir dalam rapat Bupati Dr. Oloan P. Nababan, Wakil Bupati Junita Rebekka Marbun, unsur Forkopimda, Sekda Christison R. Marbun, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta masyarakat yang turut menyaksikan jalannya sidang.
Pandangan fraksi-fraksi disampaikan oleh para juru bicara, antara lain Juper P. Sinambela (Fraksi Golkar Solidaritas), Martini Purba (Fraksi Hanura), Jorotman Purba (Fraksi Nasdem), Lam Marganda Silaban (Fraksi Perindo), Andreas Yudihstira Simamora (Fraksi Gerindra), dan Roganda Tinambunan (Fraksi Gabungan).
Seluruh fraksi mengapresiasi penyusunan P-APBD 2025 yang dinilai telah sesuai aturan dan bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat Humbahas. Namun demikian, sejumlah catatan kritis turut disampaikan.
Fraksi Nasdem, Gerindra, Golkar, Perindo, dan Fraksi Gabungan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meminta Pemkab memperkuat sektor perpajakan dan menggali potensi daerah seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan sumber daya lokal.
Efisiensi belanja yang tercatat menurun 0,79% diapresiasi, namun penurunan drastis pada belanja modal sebesar 23,90% menjadi sorotan tajam. Beberapa fraksi menilai hal ini berisiko terhadap pelayanan publik dan pembangunan fisik.
Fraksi Gerindra mendorong Pemkab mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, hingga seminar, dan mengalihkan hasil efisiensi untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi sesuai arahan nasional.
Golkar Solidaritas mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), sedangkan Fraksi Gerindra dan Gabungan menilai penurunan BTT harus menjadi perhatian serius mengingat potensi keadaan darurat yang tidak terduga.
Fraksi Hanura menyoroti kurang sinkronnya pelaksanaan program antar-OPD yang berujung tumpang tindih, serta mengusulkan pengosongan parkir dari Polsek ke RSUD Dolok Sanggul dan penataan parkir Pasar Dolok Sanggul guna mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan.
Fraksi Perindo menyentil kenaikan belanja operasional sebesar Rp. 20 miliar lebih yang perlu dipastikan manfaat nyatanya terhadap pelayanan publik. Di sektor pertanian, Perindo mendorong pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
Perindo juga mengusulkan pembentukan tim audit untuk menginventarisasi aset daerah yang digunakan untuk pembangunan PLTA, PLTM, dan PLTMH. Tujuannya agar pemanfaatan aset tersebut memberikan kontribusi pendapatan yang jelas dan transparan bagi daerah.
Terakhir, mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap pelestarian lingkungan di kawasan sungai yang menjadi lokasi pembangkit listrik. Fraksi-fraksi berharap setiap program yang menyentuh langsung masyarakat dirancang dengan matang dan berpihak pada kebutuhan riil, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah.
Pandangan umum ini menjadi pijakan awal bagi pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif dalam penyempurnaan P-APBD 2025 demi kemajuan Humbahas yang adil dan berkeadaban.
(Yopie S/Diskom)
