Menteri Pertanian Amran Sulaiman Kembali Bongkar Mafia Beras, 2 Kali Ditegur Petinggi Negara

Posted by : Media Global Indonesia News July 3, 2025 Category : Berita Investigasi
Dok, Photo: Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). Mentan Amran mengaku ditegur petingi negara karena membongkar mafia beras

Media Global Indonesia News – Jakarta, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mengungkap soal praktik mafia beras di Tanah Air. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (2/7/2025), Amran mengaku sempat ditegur seorang petinggi negara karena mengungkap dugaan kecurangan dalam distribusi beras yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun.

“Bahkan kemarin, Hari Bhayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, ‘bahwa hati-hati dengan itu’, saya katakan, ‘Pak ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen’. Jadi kami betul-betul persiapkan dengan baik. Ini didasarkan pada data semua,” ujar Amran dalam rapat.

Temuan ini merupakan hasil investigasi gabungan antara Kementerian Pertanian (Kementan), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta unsur pengawasan lain. Pemeriksaan dilakukan terhadap 268 merek di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi.

Pemeriksaan itu berangkat karena sejak beberapa bulan lalu disinyalir adanya anomali. Harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan, melebihi harga eceran tertinggi (HET). Padahal pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di Perum Bulog.

Usut punya usut, 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas HET, dan 21 persen memiliki berat yang tidak sesuai. Tak hanya itu, hanya 20–40 persen beras SPHP alias beras subsidi yang dijual sesuai standar. Sisanya dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium, yang tentunya lebih mahal.

“Kemudian potensi kerugian, izin Ibu Ketua (Komisi IV DPR RI), kami sampaikan apa yang melatarbelakangi ini, potensi kerugian Rp 99 triliun. Sebenarnya kami tidak ingin juga melakukan hal itu, bahwa mengecek, tetapi ada anomali terjadi dua bulan lalu, tiga bulan berturut-turut, harga di petani turun, tetapi harga di konsumen naik, stok banyak,” paparnya.

Teguran Kedua

Ini bukan kali pertama Amran mendapat teguran karena membongkar praktik mafia beras. Sebelumnya, ia juga mengaku pernah ditegur oleh wakil presiden (wapres) karena menutup perusahaan mafia beras. Hal itu disampaikannya saat sambutan di wisuda Universitas Hasanuddin pada 10 April 2025.

“Kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalam ya. Kami dimarahi, kami berterima kasih, kata katakan, ‘yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi’,” kata Amran dikutip dari tayangan Youtube KompasTV.

Mentan Amran kemudian meluruskan bahwa teguran tersebut tidak berasal dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Amran juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, mendukung penuh upaya pemberantasan mafia pangan. “Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” ucapnya.

Mentan Amran menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.

“Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujar Amran lagi.

Tindakan tegas juga diambil di internal Kementerian Pertanian. Amran mengungkapkan lebih dari 1.500 pegawai telah didemosi dan dimutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas.

Dalam 130 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementan telah menetapkan 20 tersangka dan memproses hukum 50 perusahaan yang diduga merugikan negara dan petani.

“Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujar Amran.

(R/MGIN)

RELATED POSTS