Media Global Indonesia News.com – Medan, Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) resmi menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sikap terkait situasi politik dan demokrasi nasional yang dinilai semakin dibajak kepentingan elit partai dan oligarki.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPRI menegaskan bahwa wakil rakyat di DPR-RI telah gagal menjalankan fungsi konstitusional, dan justru berubah menjadi “Dewan Penyusah Rakyat”.
Ketua AMPRI, Johan Merdeka, menegaskan bahwa aksi massa demonstrasi rakyat kali ini bukan sekadar letupan emosional, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik pengkhianatan konstitusi.
“Ketika rakyat lapar, mereka malah berpesta, ketika rakyat bersuara, mereka menutup telinga. DPR-RI hari ini tidak lagi menjadi perwakilan rakyat, melainkan perwakilan partai dan elit oligarki. Karena itu, rakyat harus bangkit merebut kembali kedaulatannya,” ucap Johan Merdeka kepada wartawan dalam konferensi persnya, di Medan, Jumat (05/09/2025).
Sementara, Sekretaris AMPRI, Faisal Roni Nasution, menambahkan bahwa Demokrasi Indonesia kini telah terpasung. Kritik rakyat dibungkam, aktivis dikriminalisasi, bahkan aksi damai dibalas represif aparat.
“Indonesia berduka. Kita kehilangan akal sehat bernegara. Aparat yang seharusnya melindungi, malah menginjak Mahasiswa, Ojol, dan rakyat kecil. Ini pengkhianatan terhadap demokrasi. Kami menuntut pertanggungjawaban penuh dari Kapolri dan Kapolda Sumut,” tegas Faisal Roni Nasution.
Bendahara AMPRI, Adi Warman Lubis, juga menyoroti betapa rakyat semakin dihimpit secara ekonomi. Pajak mencekik, harga sembako melambung, pendidikan dan kesehatan tak terjangkau, sementara pejabat terus menambah daftar kemewahan.
“Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk memperkaya lingkar kekuasaan. Jangan biarkan mafia tanah, mafia pupuk, dan koruptor berpesta diatas penderitaan rakyat. Sahkan segera Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor,” desak Adi Warman Lubis.
Selanjutnya, 2 (dua) tokoh pembina Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI), Hasoloan Sihombing dan Ahmad Rizal, menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak boleh berhenti. Mereka menekankan bahwa sejarah bangsa selalu ditentukan oleh kesadaran kolektif rakyat yang bersatu.
“Apatisme adalah musuh paling besar. Perjuangan tidak akan berhasil bila rakyat diam. Karena itu kami menyerukan : Mahasiswa, Buruh, Tani, Nelayan, Ojol, Betor, Guru, Tenaga Kesehata bersatulah. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan,” kata Hasoloan dan Ahmad Rizal secara bergantian dalam konferensi persnya tersebut.
Sementara itu, Hendra Silitonga pengurus AMPRI lainnya menambahkan, gejolak aksi mahasiswa dan rakyat yang dimulai 25 Agustus 2025 lalu hingga kini, semua itu berawal akibat wakil rakyat di Senayan yang diharapkan mewakili aspirasi rakyatnya yang selama ini terus tertindas, tapi malah sebaliknya.
“Selama ini rakyat selalu diam meskipun kehidupan mereka makin terjepit akibat factor ekonomi, namun dalam kondisi yang serba susah saat ini malah muncul lagi kebijakan baru dengan menaikan pajak sesuka hati. Akibatnya, ribuan warga Kabupaten Pati, Cirebon, Bone, Jombang, Semarang, dan sejumlah daerah lainnya melakukan aksi penolakan kenaikan pajak,” beber Hendra.
Belum usai soal pajak, lanjut Hendra, malah DPR-RI ikutan usil dengan meminta tambahan tunjangannya Rp. 3 juta/hari. Bayangkan angka itu bila dikalikan jumlah wakil rakyat 580 orang, maka berapa lagi beban negara jadi bertambah, ucapnya.
“Inilah penyebab terjadinya kerusuhan itu, ekonomi sulit, pajak dinaikkan, lantas wakil rakyatnya minta jatah pula. Tragisnya, di saat rakyat marah, malah mereka membalas dengan joget-joget. Kerusuhan itu nyaris saja bisa menyulut aksi seperti 1998 yang lalu,” ujar Ketua DPP LSM PERINTIS yang juga mantan demonstran 98 ini.
Maka, karena tuntutan rakyat mendesak segera direvolusi kinerja DPR dan kinerja Polri, serta perbaikan ekonomi, hukum dan sosial belum mampu direalisasikan, maka kami menyerukan agar Mahasiswa, Aktivis, Buruh, Ojol, Betor, Petani, Nelayan dan seluruh elemen rakyat, masih akan terus turun ke jalan dalam aksi massa demonstrasi nasional, Senin depan.
(MGIN/ HS)
